Senator Filipina Usulkan Anggaran dalam Blockchain

Senator Filipina Bam Aquino bersiap untuk mengusulkan undang-undang yang akan mengintegrasikan anggaran nasional negara itu ke dalam platform blockchain, menurut laporan media lokal. Dalam penampilannya di KTT Teknologi Manila, ia mengatakan berencana untuk mengajukan undang-undang dalam beberapa minggu ke depan, yang bertujuan untuk menjadikan anggaran dan transaksi pemerintah lebih terbuka dan transparan bagi setiap warga negara. "Tidak ada yang cukup gila untuk menempatkan transaksi mereka di blockchain, di mana setiap langkah akan dicatat dan transparan bagi setiap orang. Tetapi kami ingin memulai," kata Aquino. Dalam sebuah postingan Facebook terpisah, ia mencatat pentingnya inovasi seperti anggaran berbasis blockchain untuk membuat setiap peso transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Jika kami berhasil dalam hal ini, saya pikir kami akan menjadi negara pertama yang memiliki anggarannya di blockchain. Tentu saja, saya tidak tahu dukungan seperti apa yang akan saya dapatkan," tambahnya. Pernyataan Aquino datang setelah Kementerian Anggaran dan Manajemen meluncurkan sistem validasi dokumen berbasis blockchain di Polygon bulan lalu. Pada saat itu, Wakil Menteri Maria Francesca Del Rosario mengatakan sistem tersebut dapat membantu melawan penyalahgunaan AI dan mencegah penipuan dokumen pemerintah. Masih belum jelas apakah langkah yang direncanakan Aquino terkait dengan inisiatif tersebut. Pemerintah di seluruh dunia semakin menjajaki aplikasi blockchain untuk operasi sektor publik. Di sisi lain, Sekretaris Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan departemen akan mulai menerbitkan statistik ekonomi di blockchain, dimulai dengan angka PDB.